BONE– Ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bone pada Minggu malam, 30 November 2025, dipenuhi suasana serius namun penuh harapan. Para anggota dewan duduk tertib, mendengarkan satu per satu pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026. Di tengah suasana yang khidmat itu, Fraksi Demokrat menjadi salah satu fraksi yang paling dinantikan pandangannya.
Melalui juru bicara Fraksi Demokrat, Seheruddin, fraksi ini secara tegas menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian tersebut menandai komitmen Fraksi Demokrat untuk terus mendorong hadirnya APBD yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, persetujuan itu tidak datang tanpa catatan. Fraksi Demokrat memberikan tiga catatan strategis sebagai syarat moral bagi Pemerintah Kabupaten Bone agar APBD 2026 dapat berjalan tepat sasaran dan lebih efektif.
Dalam penyampaiannya, Seheruddin menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah kreatif, inovatif, dan terukur. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut tidak boleh menambah beban masyarakat.
“Potensi pendapatan daerah harus digali secara maksimal, namun tetap mengedepankan asas keadilan dan tidak memberatkan rakyat,” ujarnya.
Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Mereka meminta Pemda Bone untuk memprioritaskan belanja publik yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti: Program penanggulangan kemiskinan, Peningkatan kualitas pendidikan, Layanan kesehatan gratis melalui UHC Non Cut Off, Pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Efisiensi belanja, menurut Demokrat, harus menjadi kunci agar APBD membawa manfaat yang nyata dan merata.
Catatan ketiga yang ditekankan adalah perlunya menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Fraksi Demokrat meminta setiap program dan kegiatan yang termuat dalam APBD 2026 memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
“Kami ingin manfaat APBD ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Setiap kegiatan harus terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka bagi publik,” tegas Seheruddin.
Pada penutup penyampaiannya, Fraksi Demokrat berharap pengesahan APBD 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bone untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. “Kami ingin APBD ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Seheruddin disambut anggukan para anggota dewan lainnya.
Dengan disetujuinya APBD 2026, seluruh elemen pemerintah diharapkan dapat bekerja lebih fokus, lebih transparan, dan lebih responsif. Tahun anggaran yang baru menjadi harapan baru bagi masyarakat Bone harapan akan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan yang meningkat. (*)
Tinggalkan Balasan