WATAMPONE – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menjadi narasumber dalam kegiatan Asistensi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bone melalui Inspektorat Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Helios Watampone, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini diikuti para kepala desa dan aparat desa se-Kabupaten Bone dengan mengusung tema “Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APB Desa”. Pelaksanaannya berlangsung selama empat hari, mulai 17 hingga 20 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Akmal membawakan materi bertajuk “Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel”.

Dalam pemaparannya, Wabup Bone menegaskan bahwa kepala desa beserta perangkatnya memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan sekaligus garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, desa merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran desa harus dilaksanakan secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian alokasi anggaran, termasuk dana desa. Kondisi tersebut, katanya, harus disikapi dengan pengelolaan keuangan yang lebih cermat, efektif, dan efisien.

“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus mampu memaksimalkan penggunaannya untuk pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Andi Akmal juga mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan maupun penurunan angka kemiskinan. Karena itu, setiap program dan kegiatan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan prioritas serta mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ia mendorong pemerintah desa agar lebih kreatif menggali potensi wilayah masing-masing guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menurutnya, aset desa perlu dikelola secara produktif melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga mampu menjadi sumber pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa.

Ia turut menekankan pentingnya koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah. Lembaga tersebut, menurutnya, merupakan mitra pemerintah desa dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan hukum.

Lebih lanjut, Andi Akmal menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa. Salah satu upaya yang didorong adalah digitalisasi sistem keuangan guna memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran agar lebih transparan dan mudah diawasi.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Esau Stevanus Jacub Huwae, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan asistensi dan pendampingan tersebut bertujuan membantu pemerintah desa memahami ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi titik-titik rawan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dipahami secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban.

Menurut Esau, Inspektorat dapat memberikan pendampingan terhadap persoalan yang bersifat administratif. Namun, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH).

“Jangan sampai kita tidak melakukan identifikasi sejak awal sehingga akhirnya salah langkah. Pendampingan ini menjadi kesempatan untuk memahami aturan dan melakukan pencegahan dini,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bone, Anton Wahyudi, S.H., M.H., turut memberikan pemaparan mengenai aspek hukum, pencegahan tindak pidana korupsi, serta konsekuensi hukum atas penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh kepala desa dan perangkat desa semakin memahami regulasi pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kualitas administrasi, serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran desa diharapkan semakin optimal, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. (*)