BONE–Komisi IV DPRD Bone melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Badan Keuangan Daerah, dan BPJS Kesehatan terkait pemberhentian sementara fasilitas layanan kesehatan non cut off (layanan kesehatan yang memungkinkan peserta baru untuk langsung aktif setelah didaftarkan oleh pemerintah daerah) Rabu, 04 Desember 2024.
Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Muhammad Salam, dari Fraksi Nasdem, mengungkapkan isu serius terkait penghentian sementara layanan fasilitas Non Cut Off bersama BPJS Kesehatan. Masalah ini, menurutnya, muncul akibat ketidakmampuan pemerintah daerah menyelesaikan pembayaran kepada BPJS Kesehatan, yang dipicu oleh dana bagi hasil dan sharing dari pemerintah provinsi yang tidak kunjung diterima.
“Dari penjelasan pemerintah daerah, ada kewajiban pemerintah provinsi sebesar Rp40 miliar yang belum terbayarkan. Ini memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembayaran ke BPJS,” jelas Andi Salam.
Meskipun demikian, Lilo Ak sapaan dari Andi Muh Salam menegaskan bahwa penghentian layanan Non Cat Off ini tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. Ia memastikan bahwa peserta BPJS yang terdaftar dalam Program Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau yang dibiayai APBD tetap mendapatkan pelayanan seperti biasa. Bagi masyarakat yang belum terdaftar, mereka dapat mengajukan pendaftaran, namun aktivasi kepesertaannya baru berlaku di bulan berikutnya.
“Polanya kembali seperti tahun 2022. Meski ada keterbatasan, kami tidak akan membiarkan masyarakat terlantar. Setiap masyarakat, kaya atau miskin, harus mendapatkan pelayanan yang sama,” tegasnya.
Untuk mengatasi situasi darurat ini, Komisi IV DPRD Bone mendorong Dinas Kesehatan segera mengambil langkah strategis, seperti mengajukan surat permohonan penggunaan dana tak terduga sebagai talangan untuk masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak.
“Kami tidak boleh mengorbankan masyarakat hanya karena persoalan teknis anggaran. Setiap masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi,” tambahnya.
Rapat ini menjadi wujud nyata perhatian DPRD Bone terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam situasi sulit seperti ini. Ke depan, mereka berharap pemerintah provinsi dapat segera menyelesaikan kewajibannya agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. (*)
Tinggalkan Balasan