BONE – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menerima kunjungan rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam agenda Exit Meeting di Rumah Jabatan Wakil Bupati Bone, Rabu (18/11/2026).
Rombongan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dipimpin Ketua Tim Pemeriksa, Rusmin Nuryadin. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Bone didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Bone beserta sekretaris, Direktur RSUD Tenriawaru Bone, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone, Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bone.
Dalam kesempatan itu, Andi Akmal Pasluddin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI. Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini. Apa yang menjadi catatan dan rekomendasi BPK akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menegaskan, hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan.
Wabup juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui Exit Meeting tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam melakukan pembenahan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintah Kabupaten Bone juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)


Tinggalkan Balasan