BONE – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone menggelar rapat pengambilan keputusan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap staf Bagian Umum Sekretariat DPRD Bone, Yuli Nofita Sari (29), yang diduga melibatkan Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, Rabu (18/11/2026).

Anggota Badan Kehormatan DPRD Bone dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andi Adhar, menegaskan bahwa rapat pengambilan keputusan tersebut dipimpin langsung Ketua BK DPRD Bone, Bahtiar Malla.

Andi Adhar menjelaskan, dalam proses pengambilan keputusan tersebut terdapat dua opsi yang menjadi pertimbangan Badan Kehormatan, yakni menyatakan pihak yang bersangkutan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak terbukti melanggar etik, maka nama baik yang bersangkutan harus dipulihkan melalui rehabilitasi yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD agar diketahui oleh masyarakat luas.

Sebaliknya, apabila dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik, Badan Kehormatan memiliki sejumlah pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan.

Adapun empat jenis sanksi tersebut meliputi teguran lisan disertai penjelasan mengenai poin-poin pelanggaran, teguran tertulis dengan rincian pelanggaran, rekomendasi pemberhentian dari jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan, hingga pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Andi Adhar juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan pada 18 November 2026 tersebut berkaitan dengan batas waktu penyelesaian perkara oleh Badan Kehormatan.

Berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan BK, proses penanganan perkara harus menghasilkan keputusan paling lambat 60 hari kerja. Dari hasil perhitungan pihak BK, batas waktu 60 hari kerja tersebut jatuh tepat pada Rabu, 18 November 2026.

Keputusan Akan Dibacakan dalam Paripurna

Lebih lanjut, Andi Adhar menjelaskan bahwa setelah keputusan Badan Kehormatan ditetapkan, hasilnya akan dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Bone.

Mekanisme selanjutnya, paling lambat lima hari setelah sidang pengambilan keputusan, hasil keputusan tersebut harus disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk kemudian memerintahkan Badan Musyawarah (Bamus) menjadwalkan rapat paripurna pengumuman keputusan.

Setelah menerima perintah dari pimpinan DPRD, Bamus juga diberikan waktu paling lambat lima hari untuk menjadwalkan dan mengumumkan hasil keputusan tersebut melalui rapat paripurna.

Dengan demikian, hasil keputusan Badan Kehormatan terkait dugaan pelanggaran etik yang menyeret Ketua DPRD Bone akan menjadi perhatian publik, terutama mengenai apakah yang bersangkutan dinyatakan terbukti melanggar kode etik atau justru tidak terbukti dan berhak mendapatkan rehabilitasi nama baik. (*)