BONE– Bertempat Ruang Rapat Wakil Bupati Bone, Selasa (10/2/2026) Pemerintah Kabupaten Bone menata ulang strategi pendapatan daerah. Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebuah forum penting yang bukan sekadar evaluasi angka, tetapi juga refleksi arah pembangunan daerah ke depan.
Didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Hj. A. Tenriawaru, S.P., M.Si., Staf Ahli Bupati, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD, rakor berlangsung dinamis. Satu per satu OPD memaparkan capaian, kendala, hingga strategi yang telah dan akan ditempuh sesuai tugas dan fungsinya.
Wabup Andi Akmal Pasluddin menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak bisa dikerjakan secara parsial. Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas OPD, inovasi dalam menggali potensi daerah, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi agar pengelolaan PAD berjalan transparan dan berkelanjutan.
“Optimalisasi PAD membutuhkan kerja bersama, kreativitas, dan sistem pengawasan yang kuat. Potensi daerah kita besar, tetapi harus dikelola dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Memasuki tahun 2026, tantangan kian besar. Pemerintah Kabupaten Bone menetapkan target PAD sebesar Rp494 miliar, melonjak signifikan dibanding tahun sebelumnya. Untuk menjawab tantangan ini, Wakil Bupati menekankan pentingnya penguatan regulasi sebagai fondasi utama kerja seluruh OPD.
Lonjakan target paling nyata terlihat pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dari Rp134 miliar menjadi Rp166 miliar, sebagai indikator penguatan sektor pajak dan retribusi daerah.
Dinas Perhubungan juga mengalami peningkatan tajam dari Rp2,2 miliar menjadi Rp8,6 miliar, yang bersumber dari retribusi parkir tepi jalan umum Rp6,2 miliar, tempat khusus parkir Rp33 juta, dan pelayanan kepelabuhanan Rp2,4 miliar.
Sementara itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menaikkan target dari Rp120 juta menjadi Rp677 juta, didukung pendapatan dari Rumah Potong Hewan (RPH) Rp177 juta dan tempat pelelangan hewan Rp500 juta.
Kenaikan paling signifikan dicatat Dinas BMCKTR, dari Rp1,8 miliar melonjak menjadi Rp11 miliar, terutama dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ditargetkan mencapai Rp11,1 miliar.
Sektor lain pun menunjukkan tren peningkatan. Dinas Perikanan naik dari Rp150 juta menjadi Rp419 juta, Dinas Kesehatan melonjak drastis dari Rp43 miliar menjadi Rp255 miliar dengan kontribusi terbesar dari RSUD sebesar Rp146 miliar, serta Dinas Pariwisata dari Rp650 juta menjadi Rp925 juta.
Tak ketinggalan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menaikkan target dari Rp500 juta menjadi Rp1,2 miliar, Dinas Perdagangan melonjak dari Rp3,1 miliar menjadi Rp21,4 miliar—sebagian besar berasal dari hasil penjualan gedung dan bangunan senilai Rp18 miliar serta BKAD Kabupaten Bone yang menaikkan target dari Rp22 miliar menjadi Rp27 miliar.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh OPD menyatukan langkah dan komitmen. Optimalisasi PAD bukan semata mengejar angka, melainkan memastikan pendapatan daerah menjadi pilar utama pembangunan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bone.
Di ruang rapat itu, peta besar PAD 2026 mulai disusun sebuah ikhtiar kolektif untuk menjawab tantangan fiskal daerah dengan kerja bersama, inovasi, dan tata kelola yang semakin kuat. (*)
Tinggalkan Balasan