BONE–Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman, ST. memimpin langsung rapat Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 secara virtual bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dipusatkan di Baruga La Teya Riduni, Rumah Jabatan Bupati Bone, Senin, 29 Desember 2025.

Dari Kabupaten Bone, rapat evaluasi tersebut diikuti oleh Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM, Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., MM, Penjabat Sekretaris Daerah Bone A. Saharuddin, S.STP., M.Si, serta para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Dalam arahannya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa evaluasi APBD bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan anggaran benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menaruh perhatian serius pada tingkat serapan anggaran di berbagai sektor prioritas.

“Serapan anggaran harus sejalan dengan kualitas belanja. Tidak hanya terserap tinggi, tetapi tepat sasaran, efisien, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Gubernur.

Adapun sektor belanja yang menjadi fokus evaluasi meliputi belanja pegawai, belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan, jaringan dan irigasi, gedung dan bangunan, belanja hibah, bantuan sosial, belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga, belanja tidak terduga, hingga belanja penunjang. Selain itu, Gubernur juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator penting kemandirian fiskal daerah.

Menurut Gubernur, pemerintah kabupaten/kota perlu terus melakukan inovasi dalam menggali potensi PAD tanpa membebani masyarakat, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh arahan Gubernur Sulsel. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone akan terus memperkuat perencanaan, pengendalian, dan pengawasan anggaran agar pelaksanaan APBD 2026 berjalan optimal.

Evaluasi APBD 2026 ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan kebijakan anggaran dengan prioritas pembangunan daerah dan provinsi, sekaligus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. (*)