BONE–Dalam upaya memperkuat perlindungan anak berbasis masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bone menyelenggarakan Workshop Multipihak tentang Transformasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Menuju Lembaga Kesejahteraan Desa (LKD) Kamis, 16 Januari 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor PMD Bone ini dibuka langsung oleh Kadis PMD Bone, Drs. A. Gunadil Ukra, MM, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Konsultan Unicef, Koordinator Save The Children, serta Direktur LPP Bone, A. Ratnawati.
Direktur LPP Bone, A. Ratnawati, melaporkan bahwa program PATBM yang telah berjalan selama empat tahun akan berakhir pada Agustus 2025. “Hari ini, kita berdiskusi untuk memastikan keberlanjutan PATBM tanpa pendampingan dari Save The Children dan Cargill. Kami berharap praktik baik ini terus diterapkan, termasuk pelibatan forum anak dalam perencanaan pembangunan desa,” ujarnya.
A. Ratnawati juga menyampaikan bahwa program PATBM telah berjalan selama empat tahun dan akan berakhir pada Agustus 2025. “Hari ini, kita fokus pada diskusi dan workshop multipihak untuk memperkuat komitmen dalam perlindungan anak. Harapannya, praktik baik yang telah dicapai dapat terus dioptimalkan melalui komunitas-komunitas desa. PATBM harus tetap eksis memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan, mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan predikat Nindya,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan pentingnya sinergi antara desa, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk pekerja anak. “Forum Anak di tingkat desa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan suara anak diakomodasi dalam kebijakan desa,” tambahnya.
Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keberlanjutan program setelah pendampingan Save The Children dan Cargill berakhir. Diskusi strategis dalam workshop ini menekankan perlunya dukungan regulasi dan anggaran dari pemerintah daerah untuk memastikan program PATBM tetap berjalan.
“Kami berharap desa-desa yang menjadi percontohan dapat menjadi inspirasi bagi desa lainnya. Strategi keberlanjutan harus mencakup pengalokasian dana desa untuk mendukung kegiatan perlindungan anak, pembentukan regulasi, serta penguatan kapasitas kader di tingkat desa,” kata Drs. A. Gunadil Ukran dalam sambutannya.
Workshop ini juga menjadi forum untuk berbagi pengalaman dari desa-desa piloting yang telah menunjukkan keberhasilan dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak.
Keberlanjutan program PATBM diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab komunitas, tetapi juga didukung oleh pemerintah daerah untuk memastikan Kabupaten Bone tetap menjadi daerah ramah anak dan perempuan.
Sementara itu Kadis PMD Bone Drs. A. Gunadil Ukra menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk melindungi hak-hak anak di tingkat desa. “Perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Kepala desa perlu mendukung ini dengan menganggarkan program-program yang mendukung pemenuhan hak anak, seperti mencegah pekerja anak, kekerasan, dan pernikahan dini,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pentingnya peraturan desa untuk mencegah pernikahan anak di bawah usia 19 tahun dan menyoroti masalah pelecehan seksual serta pengaruh narkotika yang semakin mengancam anak-anak.
Ia menambahkan bahwa PATBM merupakan salah satu indikator penting dalam upaya menjadikan Bone sebagai Kabupaten Layak Anak dengan predikat Nindya. Fokus utamanya adalah mendorong kepala desa untuk menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas pembangunan melalui anggaran dan regulasi yang mendukung.
Salah satu tantangan utama yang diungkapkan dalam workshop ini adalah minimnya anggaran yang dialokasikan oleh kepala desa untuk program perlindungan anak. “Kita harus mengambil inisiatif bersama untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya, baik melalui regulasi maupun program desa yang mendukung mereka tumbuh menjadi generasi sehat dan cerdas,” tegas Gunadil.
Ia juga menekankan pentingnya infrastruktur pendidikan di desa, seperti keberadaan PAUD sebagai lembaga layanan bermain dan belajar. “Gerakan Lisu Massikola yang kita gaungkan harus didukung oleh desa, minimal ada satu PAUD di setiap desa. Ini bagian dari memastikan anak-anak kita memiliki pondasi pendidikan yang kuat,” tambahnya.
Harapan untuk Keberlanjutan Program
Melalui diskusi ini, peserta workshop berharap desa-desa yang menjadi pilot program PATBM dapat menjadi contoh bagi desa lainnya. Selain itu, diusulkan adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan regulasi desa untuk memastikan keberlanjutan perlindungan anak berbasis masyarakat.
Sebagai penutup, Drs. A. Gunadil Ukran mengingatkan bahwa perlindungan anak tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga investasi bagi generasi mendatang. “Kita harus memastikan bahwa generasi anak-anak kita bebas dari kemiskinan, kekerasan, dan ancaman lainnya, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar pihak untuk mewujudkan Kabupaten Bone sebagai daerah yang ramah anak dan mendukung kesejahteraan masyarakat hingga tingkat desa. (*)
Tinggalkan Balasan