BONE–Upaya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Selatan terus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulsel. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Bone, tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulsel bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan audiensi dengan Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam program penanggulangan kemiskinan bertempat di rumah jabatan Bupati Bone Selasa, 07 Oktober 2025.
Dr. Setiawan Aswad dari Pemerintah Provinsi Sulsel menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara Bappeda Sulsel dan JICA untuk menjadikan Bone sebagai pilot project penanganan kemiskinan terpadu di Sulawesi Selatan.
“Ini kunjungan pemerintah provinsi bersama JICA dan tim ahlinya dalam rangka menjadikan Bone sebagai pilot project penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara kolaboratif dan terpadu,” ujar Dr. Setiawan Aswad.
Ia menegaskan bahwa meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan selama ini, aspek kolaborasi lintas pemerintah dari desa, kabupaten, hingga provinsi belum sepenuhnya maksimal. Karena itu, praktik baik yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Andi Asman akan dijadikan contoh untuk diperkuat dan dikembangkan di daerah lain.
“Kita melihat apa yang dilakukan Pak Bupati ini sudah merupakan praktik baik. Ini yang akan kita pelajari bersama, kita kembangkan, dan kita adopsi. Harapannya ada sinergi nyata antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi sampai pada tingkat rumah tangga,” jelasnya.
Dr. Setiawan juga mengungkapkan pentingnya fokus sasaran dalam penggunaan anggaran daerah agar benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan rentan miskin ekstrem. Ia menyebut bahwa Gubernur Sulsel memberi perhatian besar pada isu kemiskinan dengan menekankan pentingnya ketepatan sasaran.
“Pak Gubernur menegaskan bahwa harus jelas sasarannya, dan dana pemerintah daerah harus betul-betul memberi dampak kepada mereka yang miskin dan rentan miskin,” tambahnya.
Usai audiensi, tim dari Pemprov Sulsel dan JICA dijadwalkan akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan identifikasi program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, serta menggelar pelatihan bersama pemerintah desa dan kabupaten.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan miskin di Bone tidak hanya terbebas dari kemiskinan ekstrem, tetapi juga mampu mandiri dan keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.
“Pak Bupati tadi juga menegaskan, yang rentan miskin ekstrem pun harus dijaga jangan sampai jatuh miskin. Nah, ini upaya yang akan kita hitung bersama,” tutup Dr. Setiawan.
Sementara dari Regional Development Policy Advisor for Sulawesi Region Japan International Cooperation Agency (JICA), Shintani Naoyaki. Dalam audiensi bersama Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., Shintani menekankan pentingnya memperkuat sistem perencanaan program penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Menurut Shintani, selama ini banyak kegiatan penanggulangan kemiskinan yang belum optimal karena tidak dirancang dengan pendekatan skenario dan hanya berfokus pada judul program atau alokasi anggaran. Akibatnya, kata dia, berbagai bantuan yang disalurkan sering kali tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat penerima.
“Banyak kegiatan berhenti di tataran hasil, misalnya bantuan yang diberikan tidak digunakan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya tidak terasa lama bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui program kolaborasi antara Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, JICA, dan Journal Development Policy Office, Shintani menjelaskan bahwa pihaknya ingin memperbaiki sistem perencanaan dengan memperkenalkan metode perencanaan berbasis skenario. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial ekonomi masyarakat sebelum menyusun kegiatan.
“Kami ingin memperkuat kapasitas para perencana daerah agar mampu menyusun kerangka kerja yang matang sebelum pelaksanaan kegiatan, bukan hanya berhenti pada angka dan program di atas kertas,” tambahnya.
Selain aspek perencanaan, JICA juga mengungkapkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap profil rumah tangga miskin. Data yang selama ini hanya sebatas by name by address dinilai belum cukup menggambarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.
“Rumah tangga miskin harus dipahami tidak hanya dari nama dan alamat, tetapi juga dari kemampuan produksi, kepemilikan alat kerja, dan sumber penghasilan mereka sehari-hari,” jelas Shintani.
Ia mencontohkan, masyarakat nelayan atau petani memiliki sumber daya dan jejaring sosial yang berbeda, sehingga kebijakan bantuan dan pemberdayaan juga harus disesuaikan dengan karakteristik lokal.
“Kami ingin agar aparat daerah dan para pendamping memahami relasi sosial masyarakat, seperti kelompok nelayan, kelompok ibu-ibu, pemuda, dan komunitas agama. Dari situ bisa dibangun program yang berakar dari kekuatan lokal,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menyambut positif gagasan tersebut. Ia menilai bahwa penguatan perencanaan dan pemahaman berbasis skenario akan menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan meningkatkan produktivitas.
“Kami ingin agar program pemerintah tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi benar-benar mampu mengubah kondisi ekonomi warga,” ujar Bupati Bone.
Dengan kolaborasi antara JICA, Pemprov Sulsel, dan Pemkab Bone, diharapkan pendekatan baru ini dapat menjadi model penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone. (*)
Tinggalkan Balasan