BONE – Dalam upaya mendukung program kemandirian dan ketahanan pangan nasional, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone mengikuti kegiatan Finalisasi Data Ketahanan Pangan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (29/07).

Kegiatan yang berlangsung serentak secara nasional ini bertujuan untuk memastikan validitas dan kelengkapan data ketahanan pangan dari seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Tak terkecuali Lapas Watampone yang terus berkomitmen mendorong produktivitas melalui berbagai program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kasubsi Sarana Kerja Lapas Watampone, Amar Ma’ruf, hadir langsung mengikuti arahan teknis penyusunan laporan capaian ketahanan pangan. Fokus pembahasan meliputi optimalisasi pemanfaatan lahan yang tersedia di dalam lingkungan lapas, peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, serta strategi pengelolaan hasil panen secara berkelanjutan.

Kepala Lapas Kelas IIA Watampone, Saripuddin Nakku, menegaskan bahwa kegiatan ini sangat strategis untuk menyusun peta jalan pemberdayaan warga binaan dalam konteks ketahanan pangan.

“Dengan finalisasi data ini, kami berharap Lapas Watampone dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan. Ini bukan hanya soal hasil pertanian, tapi juga bagian dari pembinaan produktif yang bermanfaat jangka panjang bagi warga binaan kami,” ungkap Saripuddin.

Program ketahanan pangan di Lapas Watampone sendiri telah berjalan melalui berbagai kegiatan seperti budidaya sayuran, beternak ayam dan kambing, serta pengolahan lahan tidur menjadi area produktif. Kegiatan ini tidak hanya memberikan keterampilan baru bagi WBP, tetapi juga membentuk semangat kemandirian dan tanggung jawab sosial.

Finalisasi data ketahanan pangan ini menjadi bagian dari implementasi 13 Program Akselerasi Menteri Hukum dan HAM, khususnya program pemberdayaan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Melalui partisipasi aktif dalam program ini, Lapas Watampone menegaskan perannya tidak hanya sebagai tempat pembinaan hukum, tetapi juga sebagai agen pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. (*)