BONE– Di tengah dinamika ekonomi daerah yang terus bergerak, langkah proaktif kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Kali ini, Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, menempuh jalur koordinasi langsung ke pusat demi memastikan denyut sektor perdagangan di daerah tetap kuat dan berdaya saing.

Audiensi yang berlangsung di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tepatnya di kawasan Gambir, Jakarta, menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah dan pusat. Didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Muhammad Rusdi, S.Pd., M.Pd kehadiran Wakil Bupati Bone disambut jajaran pejabat penting, termasuk Sri Sugy Atmanto bersama tim pengembangan dan pembinaan sarana perdagangan.

Dalam pertemuan tersebut, satu benang merah yang kuat mengemuka: masa depan pasar rakyat. Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, pasar bukan sekadar ruang transaksi, tetapi juga denyut ekonomi masyarakat kecil yang harus dijaga, ditata, dan diperkuat. Revitalisasi pasar rakyat menjadi agenda prioritas, seiring dengan kebutuhan untuk menghadirkan lingkungan belanja yang bersih, tertata, dan nyaman.

H. Andi Akmal Pasluddin menegaskan, pasar rakyat harus mampu berdiri sejajar dengan pasar modern tanpa kehilangan identitasnya. Ia mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih representatif, peningkatan kualitas pedagang lokal, hingga sistem distribusi bahan pokok yang lebih efisien. Baginya, kekuatan ekonomi daerah tidak lepas dari seberapa baik pasar rakyat mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Gayung pun bersambut. Sri Sugy Atmanto mengapresiasi langkah aktif Pemerintah Kabupaten Bone yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam membenahi sektor perdagangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat membuka ruang dukungan, selama program yang diajukan memenuhi mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya soal pembangunan fisik, pertemuan ini juga menyentuh aspek yang lebih luas: stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok. Dalam situasi ekonomi yang kerap fluktuatif, komitmen menjaga distribusi barang menjadi kunci agar masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga.

Bagi H. Andi Akmal Pasluddin, kolaborasi ini bukan sekadar agenda formal, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan perubahan. Ia berharap sinergi yang terbangun mampu melahirkan solusi konkret, baik dalam bentuk kebijakan maupun dukungan anggaran, demi mempercepat pembangunan sektor perdagangan di Bone.

Pada akhirnya, audiensi ini menjadi cerminan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan jembatan kuat antara pusat dan daerah agar program yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dari ruang pertemuan di Jakarta, harapan itu kini dibawa pulang ke Bone untuk diwujudkan dalam pasar yang lebih hidup, ekonomi yang lebih kuat, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin nyata. (*)