BONE — Harapan ribuan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bone semakin mendekati kenyataan. Pemerintah Kabupaten Bone memastikan penyerahan Surat Keputusan (SK) bagi 4.424 PPPK paruh waktu segera dilakukan pada bulan Desember tahun ini. Di balik proses panjang yang berjalan, ada komitmen kuat dari Pemkab Bone untuk menjaga integritas dan kualitas aparatur dengan melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkotika.
Kepala BKPSDM Bone, Edy Saputra Syam, mengungkapkan bahwa proses penerbitan SK kini memasuki tahap akhir. “SK PPPK paruh waktu kami usahakan serahkan bulan ini. Proses SK sudah diprint di BKPSDM dan sementara berjalan paraf hierarki,” ujarnya.
Menurut Edy, setelah seluruh pejabat terkait memberi paraf dan Bupati Bone menandatangani, penjadwalan penyerahan SK segera dilakukan. Ia mengatakan dalam agenda tersebut terdapat dua rangkaian kegiatan: penyerahan SK dan penandatanganan perjanjian kerja. “Dalam waktu dekat ini penyerahan SK. Doakan semoga semua bisa berjalan lancar,” tuturnya.
Namun di tengah kabar gembira tersebut, Pemkab Bone mengambil keputusan tegas terhadap tiga calon PPPK. Dari seluruh peserta yang mengikuti tes urine, tiga orang dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan laporan resmi BNN.
“Orang tersebut sudah mengakui perbuatannya dan langsung diberhentikan. Tidak ada toleransi, apalagi untuk PPPK,” tegas Edy Saputra Syam.
Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan instruksi Bupati Bone yang melakukan deteksi dini demi memastikan jajaran aparatur di lingkungan Pemkab Bone bersih dari barang haram tersebut.
“Pak Bupati memang melakukan deteksi dini untuk mencegah adanya pegawai Pemkab Bone yang terlibat narkoba. Makanya semua diwajibkan melakukan tes urine,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemkab Bone memang sedang merampungkan finalisasi SK bagi 4.424 tenaga PPPK, dengan target penyerahan pada Desember akhir tahun 2025. Bupati Bone, kata Edy, telah meminta percepatan proses agar segera ditindaklanjuti, mengikuti langkah sejumlah daerah lain yang sudah lebih dulu menyelesaikan pemberkasan.
Dengan komitmen kuat terhadap integritas aparatur dan percepatan pelayanan administrasi, Pemkab Bone berharap momentum ini menjadi awal yang baik bagi penguatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. “Semoga semua berjalan lancar dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tutup Edy. (*)
Tinggalkan Balasan