Mahasiswa UIN Alauddin Dalami Kebijakan Bupati Bone terhadap Kinerja Pelayanan Publik: BupAAS Ungkap Layanan di Era BerAmal Lebih Cepat, Dekat dan Berkeadilan

BONE — Perubahan pelayanan publik di era kepemimpinan Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM, menjadi perhatian mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi objek penelitian dalam penyelesaian pendidikan strata satu (S1).

Salah seorang mahasiswa yang melakukan penelitian tersebut adalah Andi Maharani Erwin, NIM 10200123073, mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Andi Maharani mengangkat judul proposal skripsi “Kebijakan Bupati terhadap Kinerja Dinas Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syar’iyyah.”

Untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kebijakan Bupati Bone dalam meningkatkan pelayanan publik, Andi Maharani melakukan wawancara dengan Bupati Bone di Rumah Jabatan Bupati Bone, Senin (31/8/2026).

Dalam wawancara tersebut, Bupati Bone menjelaskan sejumlah sektor pelayanan publik yang menjadi perhatian pemerintahannya yang mengusung tagline BerAmal dengan visi Maberre (Mandiri, Berkeadilan dan Berkelanjutan).

Pelayanan kesehatan jadi prioritas

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah pelayanan kesehatan. Menurut Andi Asman, pemerintah daerah berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya dalam menangani kondisi darurat atau emergency. “Tidak ada waktu untuk ditunda-tunda,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bone juga terus berupaya menekan angka kematian bayi dan prevalensi stunting dengan target zero gizi buruk. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pelayanan di Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain pelayanan rawat inap dan sistem rujukan, pemerintah juga mengembangkan sejumlah klaster layanan kesehatan. Salah satunya melalui pembangunan rumah sakit skala besar serta kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyediaan layanan kesehatan di Rumah Sakit Lamapenning, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre. Ke depan, kata Andi Asman, pemerintah daerah menargetkan pembangunan layanan rumah sakit bertaraf nasional dan internasional.

Dalam meningkatkan kinerja tenaga kesehatan, pemerintah juga mendorong dokter agar lebih banyak hadir di tingkat desa dan dusun, termasuk melalui pelayanan di Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, serta wilayah terluar, terjauh dan terpencil.

Pelayanan administrasi dipangkas

Kebijakan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya diterapkan di sektor kesehatan. Pada sektor administrasi kependudukan, misalnya, pemerintah melakukan pendelegasian kewenangan perekaman KTP elektronik (KTP-el).

Pelayanan tersebut diarahkan agar masyarakat tidak perlu lagi datang ke pusat pemerintahan di kota. Sistem pelayanan berbasis zona diterapkan dengan mendorong pencetakan KTP-el di tingkat kecamatan. “Jadi alhamdulillah KTP bisa diterbitkan di daerah kecamatan atau desa. Baik melalui perekaman KTP-El di kecamatan termasuk layanan KTP-El melalui kunjungan ke kecamatan dengan menggunakan mobil layanan administrasi yang bisa langsung cetak di tempat,” ujar Andi Asman.

Menurutnya, prinsip utama pelayanan publik adalah memberikan pelayanan yang cepat, tertib dan adil. Proses birokrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu panjang terus dipangkas melalui digitalisasi. “Pertama itu harus layanannya cepat, dari satu hari menjadi satu jam. Kemudian harus tertib, jadi by application. Ini salah satu bentuk implementasi visi Bupati, yakni layanan berkeadilan, tanpa memandang orang. Tidak boleh ada dibeda-bedakan layanannya,” jelasnya.

Di sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bone juga berupaya melakukan pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Unggulan BerAmal. Program tersebut diarahkan agar setiap kecamatan memiliki minimal satu unit sekolah unggulan, baik pada jenjang SD maupun SMP.

Sementara pada sektor pelayanan pemadam kebakaran, pemerintah telah menghadirkan layanan di sejumlah titik yang tersebar di kecamatan. Kebijakan tersebut diharapkan mempercepat respons ketika terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.

Kebijakan lahir dari kebutuhan masyarakat

Andi Asman Sulaiman mengatakan, kebijakan peningkatan pelayanan publik tidak hanya berangkat dari kebijakan administratif, tetapi juga dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Salah satu contohnya adalah persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Pemerintah daerah merespons keluhan tersebut melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) dan pengetatan rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan sejumlah pihak terkait.

Menurut Andi Asman, masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan kritik dan saran, baik secara langsung maupun melalui kanal daring dan media sosial. “Setiap hari ada kritikan ini. Di akun media sosial, yang melalui online, offline, pasti kita terima sarannya,” katanya.

Pengawasan dan evaluasi dilakukan berkala

Dalam memastikan kebijakan berjalan, Pemerintah Kabupaten Bone melakukan pengawasan secara langsung melalui inspeksi mendadak (sidak), monitoring dan evaluasi (monev). Evaluasi dilakukan secara berkala, termasuk evaluasi semester pertama dilakukan di bulan enam dan semester kedua dilakukan diakhir tahun terhadap organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati menegaskan, pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang tidak menunjukkan kinerja sesuai standar dapat diberikan teguran hingga sanksi. Mekanisme pembinaan dapat dilakukan melalui Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 hingga SP 3. “Kita tidak boleh duduk di meja saja. Kita pastikan di bawah. Lakukan sidak, inspeksi mendadak, kemudian monitoring, evaluasi. Evaluasi rutin yang kita lakukan,” ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan sejumlah program. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan. Pemerintah daerah, lanjutnya, mendorong kemandirian pengelolaan anggaran, termasuk melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada sektor tertentu.

Andi Asman Sulaiman juga menyebut sejumlah perubahan mulai terlihat dari berbagai program dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah.

Ia mencontohkan sektor pertanian yang mengalami peningkatan produktivitas. Dengan dukungan pompa air, irigasi, embung, dam parit dan check dam, petani di sejumlah wilayah kini dapat meningkatkan intensitas tanam dari sebelumnya dua kali menjadi tiga hingga empat kali dalam setahun, tergantung kondisi wilayah dan dukungan infrastrukturnya.

Di sektor ekonomi, ia juga menyebut pertumbuhan ekonomi Bone yang sebelumnya berada di angka sekitar 5,24 persen meningkat menjadi 7,8 persen.

Pemerintah Kabupaten Bone juga memperoleh sejumlah apresiasi, termasuk dalam bidang kebersihan dan pengelolaan koperasi, serta capaian produksi beras. Menurut Andi Asman, berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari pengawasan dan evaluasi terhadap program pemerintah.

Meski demikian, Bupati Bone mengakui masih terdapat sejumlah program yang belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Salah satunya adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah. Kendala yang dihadapi antara lain pembangunan dapur yang menjadi bagian dari pelaksanaan program pemerintah pusat. “Data sudah siap, tapi baru saat tahap pembangunan. Ada beberapa yang belum launching, ada juga sementara dibangun,” jelasnya.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga masih menjadi tantangan dalam menangani sejumlah persoalan sosial, termasuk keberadaan rumah tidak layak huni dan rumah kumuh di Kabupaten Bone. Pemerintah daerah telah mengusulkan penanganannya kepada pemerintah pusat, sementara sebagian program telah mulai direalisasikan.

Kedisiplinan menjadi kunci

Ketika ditanya mengenai faktor yang paling memengaruhi efektivitas pengawasan, Andi Asman Sulaiman menekankan pentingnya keseriusan dan kedisiplinan seluruh jajaran pemerintah. “Tidak boleh hangat-hangat tahi ayam. Jadi harus orang full-time, kerja full-time,” tegasnya.

Ia menilai keberhasilan pelayanan publik membutuhkan aparatur yang konsisten, disiplin dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas. Ke depan, pemerintah daerah akan terus memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program. Pejabat atau aparatur yang berkinerja baik dapat diberikan kesempatan untuk berkembang, sementara mereka yang tidak mampu memenuhi target dapat dievaluasi kembali posisinya.

“Yang tidak maksimal, kita berikan punishment, yang berprestasi kita berikan Award,” pungkas Andi Asman.

Bagi Andi Maharani Erwin, wawancara langsung dengan Bupati Bone tersebut menjadi bagian penting dari penelitian yang dilakukannya untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik serta bagaimana kebijakan tersebut dipandang dari perspektif Siyasah Syar’iyyah. (*)