BONE–Aula Lateya Riduni Rumah Jabatan Bupati Bone pada Rabu (3/12/2025) menjadi saksi lahirnya sebuah program besar yang digagas untuk menjawab kegelisahan banyak keluarga pekerja rentan di Kabupaten Bone.
Program itu bernama Kartu Perlindungan “Maberre”, sebuah inisiatif baru yang menjadi terobosan Pemerintahan BerAmal dalam menghadirkan jaminan sosial yang inklusif.
Diluncurkan langsung oleh Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., program ini membawa semangat besar dari akronimnya: Maberre, yang berarti Bone Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan. Sebuah gagasan yang sejalan dengan visi misi pemerintahan BerAmal untuk menciptakan Bone yang berdaya sekaligus sejahtera.
Bupati Asman menegaskan bahwa negara dalam hal ini pemerintah daerah harus hadir untuk semua, terutama bagi mereka yang selama ini bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial.
“Pemerintah punya tanggung jawab moral menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Termasuk tenaga non ASN dan pekerja informal—buruh, nelayan, petani, pedagang kecil, hingga sopir. Mereka bekerja keras untuk menggerakkan ekonomi daerah, namun banyak yang belum mendapatkan perlindungan sosial,” ujar Bupati.
Program Maberre menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, khususnya melalui dua manfaat utama:
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Jaminan Kematian (JKM)
Dua program ini diharapkan menjadi jaring pengaman bagi pekerja yang rentan mengalami risiko dalam aktivitas sehari-harinya.
Momen peluncuran Maberre juga ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bone dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.
Penandatanganan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi bentuk komitmen kuat kedua belah pihak memperluas cakupan perlindungan bagi ribuan pekerja yang sebelumnya tidak terjangkau.
“Program Maberre adalah bukti kehadiran pemerintah untuk menghadirkan perlindungan nyata. Kita ingin setiap pekerja di Bone merasa aman dan keluarganya terlindungi jika terjadi risiko,” tegas Bupati Asman.
Suasana peluncuran semakin haru saat pemerintah menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Penyerahan ini menjadi pengingat nyata bahwa program perlindungan sosial bukan hanya angka dan administrasi, tetapi menyentuh langsung kehidupan banyak keluarga.
Seorang ahli waris bahkan tampak tak mampu menahan air mata, merasa terbantu oleh santunan yang datang di tengah duka. Program ini menjadi bukti bahwa Maberre bukan sekadar konsep, tetapi hadir sebagai solusi kemanusiaan.
Peluncuran Kartu Perlindungan Maberre menandai babak baru dalam upaya pemerintah daerah melindungi pekerja rentan. Dengan program ini, diharapkan semakin banyak tenaga non ASN dan pekerja informal yang mendapatkan jaminan keselamatan kerja serta dukungan ketika menghadapi musibah.
Maberre bukan hanya program, tetapi komitmen.
Komitmen untuk memastikan bahwa setiap warga Bone memiliki hak yang sama untuk merasa aman saat bekerja.
Komitmen untuk memastikan bahwa tidak ada lagi keluarga pekerja yang jatuh miskin hanya karena kecelakaan atau musibah.
Dan yang paling penting, komitmen Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Andi Asman Sulaiman untuk menghadirkan pemerintahan yang benar-benar berkeadilan dan berkelanjutan. (*)
Tinggalkan Balasan