BONE–Pemerintah Kabupaten Bone kembali menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan inklusif. Melalui Dinas Sosial, tahun ini Bone resmi membuka penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berasrama yang dirancang khusus menjadi jalan keluar bagi Anak Tidak Sekolah (ATS).
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM, menegaskan program ini dibuat untuk memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera benar-benar terjangkau dan tertangani sesuai petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak).
“Program ini untuk menuntaskan persoalan keluarga prasejahtera di Bone, agar tidak ada lagi anak yang tertinggal dari pendidikan,” tegasnya.
Antusiasme masyarakat terhadap Sekolah Rakyat ini pun di luar dugaan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Drs. A. Mappangara, MM, mengungkapkan, untuk jenjang SMA, sudah lebih dari 60 anak mendaftar padahal kuotanya hanya 25. Begitu pula untuk SMP, jumlah pendaftar telah menembus 40 anak, sementara daya tampung juga hanya 25 kursi. Di tingkat SD, dari total kuota 50 anak, saat ini hanya tersisa tujuh kursi yang dipastikan segera terisi penuh.
“Sekolah Rakyat ini Boarding School, jadi siswa akan diasramakan. Orang tua harus menandatangani surat pernyataan bersedia anaknya tinggal di asrama,” jelas A. Mappangara.
Untuk tahap awal, Pemkab Bone memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Bone sebagai lokasi rintisan. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR bahkan telah mengalokasikan anggaran Rp 1,8 miliar untuk renovasi gedung, ditambah anggaran untuk prabotan. Proses renovasi dijadwalkan mulai minggu depan.
“Asramanya nanti kita pakai gedung bertingkat BLK Bone yang akan direhab total. Sudah disiapkan dapur, ruang makan, hingga sumur bor. Ini semua berkat peran Bupati Bone yang punya jaringan kuat sampai ke pusat,” tambahnya.
Tak hanya di pusat kota, pembangunan Sekolah Rakyat juga menyasar wilayah Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur. Pembangunan di Rompe sudah berjalan tahun ini dengan total anggaran Rp 210 miliar — Rp 180 miliar untuk fisik bangunan, Rp 30 miliar untuk prabotan. Targetnya, semua rampung sebelum tahun ajaran baru, agar siswa bisa langsung pindah ke lokasi permanen.
Menariknya, Sekolah Rakyat menerapkan standar kualitas yang tinggi. Guru-guru wajib fasih berbahasa Inggris, dengan bukti sertifikat TOEFL. Perekrutan guru pun dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, sehingga tidak menutup kemungkinan menghadirkan tenaga pengajar dari luar daerah.
Soal pembiayaan, siswa tidak perlu khawatir. Setiap anak akan didukung anggaran sekitar Rp 4–5 juta per bulan untuk kebutuhan makan, tempat tinggal, dan kebutuhan asrama lainnya.
Selain di Bone, program Sekolah Rakyat juga direncanakan hadir di Bakunge, sebagai bagian dari rencana besar Pemprov Sulawesi Selatan. Artinya, Sekolah Rakyat terbuka untuk anak-anak dari seluruh kabupaten di Sulsel yang membutuhkan kesempatan menggapai mimpi melalui pendidikan.
Dengan konsep Boarding School gratis dan dukungan penuh pemerintah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jembatan emas bagi anak-anak yang sebelumnya terputus dari bangku sekolah, untuk kembali menata masa depan yang lebih cerah. (*)
Tinggalkan Balasan