Jakarta — Pemerintah Kabupaten Bone kembali mencatat prestasi membanggakan di kancah nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.Si. dan Wakil Bupati Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., MM., daerah ini berhasil meraih Sertifikat Penghargaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) serta berpartisipasi aktif dalam Green Leadership Forum (GLF) 2025.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung dalam perhelatan Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Agustus 2025. Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin hadir menerima penghargaan tersebut di tengah para kepala daerah serta pejabat tinggi pemerintah, termasuk Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Wakil Bupati Andi Akmal menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan yang diraih.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bone berhasil meraih penghargaan dalam mendorong Ecological Fiscal Transfer serta kepemimpinan berbasis kepedulian lingkungan. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan APBD kami turut berkontribusi untuk penguatan lingkungan dan energi pemulihan,” ujarnya.
Penghargaan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah bentuk pengakuan atas keseriusan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengintegrasikan aspek ekologis ke dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE), Fitria Muslih, menyebut bahwa keberhasilan ini adalah buah kolaborasi harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama. Pemerintah yang terbuka dan masyarakat sipil yang aktif bisa menjadi motor perubahan besar dalam penguatan skema pendanaan ekologis,” jelasnya.
Fitria juga menekankan pentingnya regulasi pendukung, salah satunya Permendagri No. 15 tentang Pedoman Prioritas RPJMN 2024–2029, agar skema seperti EFT tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar berdampak pada kualitas lingkungan hidup di daerah.
Konferensi ini juga diramaikan oleh diskusi publik bertema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif.” Dalam sesi tersebut, Wakil Menteri Lingkungan Hidup mengingatkan bahwa Indonesia memiliki target ambisius: pengelolaan sampah 100 persen pada 2029, dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31 persen pada tahun 2030. Ia menegaskan bahwa semua ini memerlukan pendanaan ekologis yang memadai dan tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri menambahkan bahwa pembangunan hijau bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan.
“Ekonomi dan lingkungan tidak bisa lagi dipisahkan. Transformasi menuju ekonomi hijau harus menjadi arus utama dalam setiap perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya.
Hana A. Satriyo, Country Representative The Asia Foundation, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan daerah yang peduli lingkungan. Ia menyebut bahwa forum seperti GLF menjadi ruang penting bagi para pemimpin daerah untuk berbagi praktik baik dan solusi strategis.
“Dengan tantangan lingkungan yang semakin kompleks, kita butuh kolaborasi lintas sektor. Kabupaten Bone menunjukkan bahwa kepemimpinan yang pro-lingkungan bisa menjadi motor perubahan,” ujarnya.
Pencapaian ini memperkuat citra Kabupaten Bone sebagai daerah yang tidak hanya unggul secara administratif dan ekonomi, tetapi juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan. Dengan masuknya Bone dalam jajaran penerima EFT dan partisipan aktif GLF, harapan besar kini ditujukan kepada pemerintah daerah untuk terus menjadi role model dalam tata kelola keuangan yang ekologis dan berkelanjutan. Ini bukan akhir, tetapi langkah awal untuk memperkuat posisi Bone sebagai daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. (*)
Tinggalkan Balasan