Jakarta — Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, melakukan kunjungan kerja penting ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Senin (16/6/2025). Kunjungan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan perlindungan terhadap warganya yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif tersebut, Wabup Bone diterima langsung oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Tawalla, bersama sejumlah pejabat utama di lingkungan kementerian, seperti Mangiring Hasoloan Sinaga (Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI), Ilham Rivai (Direktur Bina Kemitraan Pelindungan), dan Yusuf Setiawan (Direktur Kelembagaan Penempatan).
Dalam perbincangan intensif, kedua pihak menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perlindungan terhadap PMI, mulai dari sebelum keberangkatan, saat berada di negara tujuan, hingga proses pemulangan.
“Banyak warga Bone yang bekerja di luar negeri. Kami ingin memastikan bahwa mereka mendapat perlindungan maksimal dan hak-haknya dihormati,” ujar Wabup Bone.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk perlindungan hukum, kemudahan administrasi, serta penguatan kapasitas dan keterampilan calon PMI. Menurut Dzulfikar Tawalla, kunci keberhasilan pelindungan PMI ada pada koordinasi lintas lembaga dan daerah, serta pendataan yang akurat dan real time.
Salah satu fokus utama diskusi adalah pentingnya peningkatan kompetensi dan pelatihan kerja bagi PMI. Pemerintah daerah diharapkan aktif menyediakan akses pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja internasional.
“Kalau kita ingin pekerja kita dihargai lebih, maka kita harus siapkan mereka dengan kemampuan yang mumpuni,” jelas Ilham Rivai.
Wabup Bone menegaskan bahwa Kabupaten Bone siap menjalin kerja sama dengan kementerian untuk membuka akses pelatihan dan program pengembangan keterampilan, sehingga warganya tidak hanya menjadi pekerja migran, tetapi juga tenaga kerja profesional yang berdaya saing tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, dibahas pula persoalan klasik PMI seperti kesulitan dalam pengurusan paspor, visa kerja, serta dokumen legalisasi lainnya. Pemerintah daerah berharap ada kebijakan afirmatif dari pusat untuk mempermudah proses administrasi, sekaligus mencegah potensi pekerja migran ilegal.
Tak hanya itu, infrastruktur pendukung seperti bandara dan pelabuhan juga disorot sebagai titik krusial dalam pengawasan dan pendampingan keberangkatan maupun kepulangan PMI.
Kunjungan ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Bone dalam menjemput kebijakan pusat dan mengadaptasikannya secara konkret di tingkat lokal. Dengan kerja sama yang terstruktur dan komunikasi yang terbuka, diharapkan masalah-masalah klasik PMI bisa diminimalisir.
“Ini bukan sekadar kunjungan, tapi bentuk tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap warga Bone yang berjuang di luar negeri,” kata Andi Akmal.
Konsultasi antara Wakil Bupati Bone dan Wakil Menteri P2MI ini menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan PMI tidak hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi juga tugas moral dan administratif pemerintah daerah.
Diharapkan hasil dari kunjungan ini akan segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama formal, pertukaran data, serta pelaksanaan program pelatihan yang lebih masif di Kabupaten Bone. Dengan begitu, Bone tidak hanya mengirim tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga melahirkan pekerja migran yang terlindungi, terlatih, dan terhormat. (*)
Tinggalkan Balasan