BONE–Forum Gabungan Perangkat Daerah yang tergabung dalam Forum Sosial Budaya menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Aula Lamellong Selasa, 25 Februari 2025. Acara ini dihadiri oleh 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Tenriawaru Bone, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dispeka, serta DP3A.
Musrenbang ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Drs. A. Fajaruddin, MM, yang juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan Koordinator Forum Musrenbang Sosial Budaya. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa forum ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya adalah menyusun program prioritas perangkat daerah untuk tahun 2026, menyelaraskan usulan dari tingkat kecamatan, serta menajamkan rencana kerja tahun anggaran mendatang.
Dalam musyawarah ini, berbagai isu strategis dalam bidang sosial budaya turut menjadi sorotan. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana Kabupaten Bone masih berada di peringkat ke-23 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Meski progres peningkatan IPM Bone termasuk yang tertinggi di provinsi ini, tantangan untuk meningkatkan peringkat masih sangat kompleks. Dimensi dasar yang diukur meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta harapan lama sekolah. Dari sisi ekonomi, alat ukurnya adalah pendapatan per kapita masyarakat.
Dalam bidang pendidikan, terdapat dua indikator utama yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah rata-rata lama sekolah, yang dihitung oleh BPS berdasarkan usia 25 tahun ke atas. Sementara itu, kewenangan pemerintah daerah hanya mencakup pendidikan dasar, yakni jenjang SD dan SMP untuk usia 6-15 tahun. Akibatnya, intervensi yang dilakukan pemerintah daerah baru akan terasa dampaknya dalam 10 tahun ke depan, sehingga peningkatan IPM di bidang pendidikan tidak bisa dilakukan secara instan.
Permasalahan lain yang diangkat dalam forum ini adalah menurunnya produktivitas kerja serta tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang masih berada di atas 10 persen. Selain itu, harapan lama hidup dan harapan lama sekolah di Kabupaten Bone juga masih tergolong rendah.
Salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026 adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kapasitas fiskal yang tidak seimbang dengan kebutuhan fiskal menjadi kendala utama. Kabupaten Bone masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dari total APBD sebesar Rp2,8 triliun, sekitar 85-87 persen berasal dari dana transfer, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni hanya berkisar Rp300 miliar.
Dengan kondisi tersebut, penyusunan rencana kerja tahun 2026 harus dilakukan dengan cermat agar program yang disusun dapat terarah, terukur, dan dapat direalisasikan dengan baik. Forum Sosial Budaya berharap bahwa melalui Musrenbang ini, perencanaan pembangunan Kabupaten Bone untuk tahun mendatang dapat berjalan dengan efektif dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada. (*)
Tinggalkan Balasan