WATAMPONE — Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Hotel Helios, Jalan Langsat, Watampone, Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan 328 perwakilan BUMDes dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bone, menandai keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bone menegaskan bahwa BUMDes tidak boleh berjalan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Menurutnya, BUMDes merupakan ujung tombak peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang harus dikelola dengan visi bisnis yang kuat dan orientasi keberlanjutan.
“BUMDes adalah instrumen untuk mendongkrak PADes, bukan lembaga yang hidup hanya di atas kertas,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh desa di Bone untuk mencontoh kesuksesan Desa Ponggok, Jawa Tengah, yang mampu meraih pendapatan miliaran rupiah dari pengelolaan wisata air. Keberhasilan Ponggok, menurutnya, menunjukkan bahwa desa dapat mandiri tanpa bergantung pada dana desa apabila mampu mengelola potensi dengan serius.
“Kalau Ponggok bisa, desa-desa di Bone juga bisa. Banyak desa punya sumber mata air, potensi wisata, atau peluang perdagangan yang belum dikelola maksimal,” ujarnya.
Akmal menekankan bahwa BUMDes harus lebih jeli membaca peluang usaha. Mulai dari penyewaan alat pertanian modern untuk mendukung mekanisasi, hingga penampungan hasil panen petani untuk menjaga stabilitas harga—semua dapat menjadi sumber pendapatan desa.
Ia juga menyinggung makin aktifnya Dinas Pariwisata dalam mendorong desa-desa membuka potensi wisata baru.
“Ini momentum kolaborasi. Yang penting ada peluang pendapatan dulu, soal pembagian keuntungan bisa dibicarakan kemudian,” tambahnya.
Salah satu isu yang muncul dalam dialog adalah kekhawatiran pengurus BUMDes terkait kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Akmal menegaskan bahwa keberadaan koperasi tersebut bukan ancaman, melainkan penguatan bagi ekonomi desa, terlebih karena mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat melalui program Presiden Prabowo Subianto.
Hal senada disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas PMD Bone, H. Andi Akbar, S.Pd., M.Pd. Ia menegaskan bahwa BUMDes adalah lembaga pemerintah desa, sedangkan Koperasi Merah Putih adalah milik masyarakat.
“Struktur dan mekanismenya berbeda. Tapi arahnya sama: memperkuat ekonomi kerakyatan. Bukan untuk saling menjatuhkan,” jelasnya.
Andi Akbar juga mengungkapkan bahwa Dinas PMD tengah rutin melakukan pemantauan langsung ke desa bahkan seringkali tanpa pemberitahuan sebelumnya. Langkah ini bertujuan mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi BUMDes, mulai dari tantangan manajemen hingga potensi yang belum tergarap.
Kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang Sosial Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat, Hj. Andi Wahida, M.Si., para narasumber berkompeten, serta ratusan peserta dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bone. Suasana pelatihan diwarnai antusiasme tinggi dari para pengurus BUMDes yang ingin meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial mereka.
Dengan dorongan kuat dari pemerintah daerah dan komitmen untuk berkolaborasi, BUMDes di Kabupaten Bone diharapkan mampu menjadi pilar kemandirian desa dan penggerak utama ekonomi kerakyatan di masa mendatang. (*)
Tinggalkan Balasan