MAKASSAR — Komitmen penguatan sinergi antarinstansi terus diwujudkan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra), YFR Hermiyana bersama jajaran, melaksanakan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si. Kegiatan ini berlangsung di Aula Mappaoddang Polda Sulsel, Kota Makassar.
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi sekaligus mendukung pelaksanaan tugas strategis, khususnya penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam kesempatan itu, YFR Hermiyana mengungkapkan apresiasi atas kerja sama erat yang telah terjalin antara Kanwil DJP Sulselbartra dengan Polda Sulsel.
“Polda Sulsel merupakan mitra strategis kami dalam berbagai aspek. Sinergi ini diharapkan semakin kuat, seiring dinamika dan tantangan baru di bidang perpajakan,” tutur YFR Hermiyana.
Beliau menegaskan bahwa kerja sama antara DJP dan Polri sangat penting untuk optimalisasi penerimaan negara serta penegakan hukum perpajakan yang adil dan tegas.
Tak hanya sebatas audiensi, kolaborasi konkret juga diwujudkan melalui partisipasi Kanwil DJP Sulselbartra sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Keuangan Polda Sulsel. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Bidang Keuangan Polda Sulsel.
Penyuluh Pajak Ahli Pertama, Nurjihad Hasal, berkesempatan memaparkan materi “Implementasi Coretax untuk Bendaharawan”. Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan terbaru yang lahir dari agenda reformasi perpajakan nasional. Sistem ini mengintegrasikan data dan teknologi demi meningkatkan kualitas pelayanan, akurasi pengawasan, serta efektivitas penggalian potensi penerimaan pajak.
“Dengan Coretax, sistem administrasi DJP bertransformasi menjadi lebih terintegrasi, presisi, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak maupun perkembangan ekonomi digital,” jelas Nurjihad.
Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol. Rusdi Hartono menyambut baik kunjungan tersebut. Pihaknya menegaskan komitmen Polda Sulsel untuk mendukung upaya penegakan hukum di bidang perpajakan sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan penerimaan negara.
Sinergi yang kuat antara DJP dan Polri di Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi contoh baik bagi penguatan kolaborasi antarinstansi dalam mendukung pembangunan dan ketahanan fiskal negara. (*)
Tinggalkan Balasan