BONE— Riak gelombang di Pelabuhan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Senin (30/3/2026), tak hanya berasal dari laut. Siang itu, suara lantang warga menggema, membawa keresahan yang selama ini terpendam.
Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu turun ke jalan. Mereka berkumpul di titik yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan: pelabuhan. Tempat orang pergi dan pulang, tempat roda ekonomi berputar, dan harapan digantungkan.
Di tengah kerumunan, tokoh masyarakat Bajoe, Fahri Rusli, berdiri dengan suara tegas. Ia menyampaikan peringatan keras kepada PT ASDP Ferry Indonesia.
“Kami mendesak agar tidak ada penutupan total Pelabuhan Bajoe. Harus ada solusi yang tidak merugikan masyarakat,” tegasnya di hadapan massa.
Bagi warga Bajoe, pelabuhan bukan sekadar fasilitas. Ia adalah denyut kehidupan. Dari sana, barang masuk dan keluar, nelayan menggantungkan hasil tangkapan, pedagang menyambung nafkah, hingga masyarakat menjalani mobilitas harian.
Ancaman penutupan total pelabuhan, bagi mereka, bukan sekadar kebijakan melainkan ancaman terhadap keberlangsungan hidup.
Nada orasi pun mengeras. Fahri Rusli, yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Bone, menyampaikan pernyataan yang menggambarkan betapa dalamnya kegelisahan masyarakat.
“Jika tidak ada solusi, kami siap berperang. Kami siap mati di tanah kelahiran kami,” ucapnya, disambut sorak dukungan dari peserta aksi.
Spanduk-spanduk terbentang. Tulisan-tulisan protes menjadi simbol penolakan atas rencana yang dinilai sepihak. Massa menuntut agar operasional pelabuhan tetap berjalan, atau setidaknya dilakukan pengaturan tanpa harus menutup total aktivitas.
Di balik aksi itu, tersimpan kekhawatiran yang nyata. Penutupan pelabuhan diyakini akan berdampak langsung pada perekonomian lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan pengguna jasa penyeberangan yang selama ini bergantung pada akses tersebut.
Warga juga mendesak pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam. Mereka berharap ada langkah konkret untuk menjembatani persoalan antara masyarakat dan pihak pengelola pelabuhan, sebelum situasi semakin memanas.
Namun hingga aksi berlangsung, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT ASDP Ferry Indonesia terkait tuntutan yang disuarakan massa.
Pelabuhan Bajoe kini berada di persimpangan: antara kebijakan dan kebutuhan rakyat. Sementara bagi warga, satu hal yang pasti mereka tidak ingin kehilangan denyut kehidupan yang telah lama menjadi bagian dari keseharian mereka. (*)
Tinggalkan Balasan