BONE–Pemerintah Daerah Bone bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone resmi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2025.

Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Bone, Kamis (18/9/2025), yang dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan dewan. MoU ini ditandatangani oleh Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., bersama Wakil Ketua DPRD Bone I Muh. Asrullah, Wakil Ketua II Irwandi Burhan, dan Wakil Ketua III Khaerul Amran.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal dalam proses pembahasan perubahan anggaran tahun ini. Bagi pemerintah daerah, perubahan APBD 2025 dipandang penting sebagai upaya menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat Bone yang terus berkembang.

Turut hadir dalam rapat paripurna itu Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., pimpinan dan anggota DPRD Bone, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Bone.

Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah bekerja keras bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bone.
“Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Bone yang telah membangun sinergi bersama TAPD Bone demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Andi Asman juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya menghadiri rapat paripurna lantaran harus menjalani agenda padat sejak pagi. Hari ini, ia lebih dulu meninjau pengerjaan drainase di Desa Mallinrung, Kecamatan Libureng. Siang harinya, Bupati turut hadir dalam Festival Panen Raya Padi di Desa Palakka, Kecamatan Kahu, sekaligus ikut dalam panen raya. Setelah itu, ia memimpin Rapat Pertemuan Awal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bone di Aula Pertemuan Desa Mappesangka.

Rangkaian aktivitas Bupati menggambarkan padatnya agenda pemerintahan sekaligus komitmen untuk mengawal berbagai sektor pembangunan di daerah. Penandatanganan MoU KUPA-PPAS 2025 sendiri menjadi momentum penting bagi Pemkab Bone dan DPRD untuk memastikan arah kebijakan anggaran tetap selaras dengan kepentingan masyarakat. (*)

Post Views: 84