BONE– Di tengah upaya mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), perhatian terhadap dampak lingkungan menjadi sorotan utama. Ketua Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis, Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si, mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak mengabaikan aspek pengelolaan limbah.
Menurutnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga dari bagaimana prosesnya berlangsung tanpa mengganggu lingkungan sekitar.
“Hendaknya setiap SPPG benar-benar memperhatikan keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta pengelolaan sampah yang baik. Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat,” tegas Edy Saputra Syam.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah keluhan warga terkait bau limbah dari aktivitas pengolahan makanan MBG yang dinilai belum dikelola secara optimal. Aroma tidak sedap yang muncul dari limbah sisa makanan maupun air bekas proses produksi menjadi perhatian serius Satgas.
Bagi Edy, keluhan masyarakat harus dipandang sebagai bahan evaluasi sekaligus pengingat bahwa setiap pelaksanaan program publik membutuhkan manajemen yang menyeluruh, termasuk urusan sanitasi dan kebersihan.
Ia menilai keberadaan IPAL bukan sekadar pelengkap fasilitas, melainkan bagian penting dari standar operasional yang wajib dipenuhi. Selain itu, pengolahan sampah juga harus dilakukan secara sistematis agar tidak menumpuk dan mencemari lingkungan.
Program MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun demikian, Edy menekankan bahwa pendekatan yang berkelanjutan harus menjadi prinsip utama.
“Program ini harus memberi manfaat ganda, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus menjaga kualitas lingkungan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pengelola SPPG untuk lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam memastikan standar kebersihan terpenuhi.
Satgas Percepatan MBG berkomitmen terus melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan. Langkah tersebut diambil agar program nasional ini dapat berjalan optimal, diterima masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
Dengan perhatian terhadap IPAL dan pengelolaan sampah yang baik, diharapkan pelaksanaan MBG mampu menjadi contoh program pelayanan publik yang tidak hanya berpihak pada kesehatan, tetapi juga ramah terhadap lingkungan dan berkelanjutan. (*)
Tinggalkan Balasan