BONE– Ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Bone pada Jumat (27/3/2026) terasa khidmat. Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, para kepala OPD, hingga camat se-Kabupaten Bone, H. Andi Akmal Pasluddin berdiri membacakan laporan yang tak sekadar angka melainkan potret perjalanan satu tahun pemerintahan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 itu, sejatinya adalah suara dari Kabupaten Bone sendiri. Sebuah refleksi tentang capaian, tantangan, dan harapan yang terus tumbuh di tengah masyarakat.
Dalam sambutan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman yang dibacakannya, apresiasi menjadi pembuka. Pemerintah daerah menilai forum ini bukan sekadar kewajiban formal, tetapi ruang kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Ini adalah amanat undang-undang, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi dalam membangun daerah.
Di balik deretan data, tersimpan cerita tentang kemajuan yang perlahan namun pasti. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 70,81 menjadi 71,63. Angka kemiskinan menurun ke 9,13 persen. Pertumbuhan ekonomi melonjak hingga 6,03 persen—angka tertinggi dalam enam tahun terakhir.
Bukan sekadar statistik, capaian itu mencerminkan denyut kehidupan masyarakat yang terus bergerak. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi tulang punggung, menggerakkan roda ekonomi dari desa hingga kota.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,78 persen. Ketimpangan pendapatan pun sedikit membaik, ditandai dengan penurunan gini ratio menjadi 0,385.
Lebih jauh, peningkatan PDRB per kapita dari Rp60,25 juta menjadi Rp64,23 juta menempatkan Bone sebagai salah satu daerah dengan performa ekonomi terbaik di Sulawesi Selatan hanya berada di bawah Kota Makassar.
Tak hanya angka ekonomi, tahun 2025 juga menjadi panggung bagi berbagai prestasi. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI kembali diraih untuk ke-10 kalinya. Penghargaan pengadaan CASN tercepat dari BKN, hingga Adipura kategori kota sedang, mempertegas komitmen pada tata kelola dan lingkungan.
Namun di balik capaian itu, tantangan tetap ada. Realisasi pendapatan daerah tercatat Rp2,58 triliun atau 90,32 persen dari target. Meski demikian, peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sinyal optimisme bagi kemandirian fiskal ke depan.
Di ujung penyampaian, harapan disampaikan dengan nada yang tenang namun tegas. Pemerintah Kabupaten Bone menanti rekomendasi dari DPRD bukan sekadar catatan, tetapi arah perbaikan kebijakan pembangunan.
Karena pada akhirnya, LKPJ bukan hanya laporan tahunan. Ia adalah jembatan antara capaian hari ini dan harapan esok.
Dari ruang paripurna itu, satu pesan mengemuka: pembangunan bukanlah hasil kerja satu pihak, melainkan orkestrasi bersama—antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat yang terus bergerak menuju Bone yang lebih maju. (*)
Tinggalkan Balasan