Fraksi-Fraksi DPRD Bone Desak APBD 2026 Lebih Pro Rakyat: Pendidikan, UHC, dan Jalan Desa Jadi Sorotan Utama

BONE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Sabtu, 29 November 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna itu dibuka langsung oleh Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, SH, dan dihadiri Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MM, para kepala OPD, unsur Forkopimda, serta anggota DPRD dari seluruh fraksi.

Suasana rapat berlangsung tertib namun sarat dinamika, terutama ketika masing-masing fraksi menyampaikan pandangan kritis dan rekomendasi strategis terhadap arah kebijakan fiskal Kabupaten Bone tahun 2026.

Pandangan Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Mulham Natsir menekankan bahwa APBD 2026 harus bergerak lebih progresif dalam memulihkan ekonomi daerah serta mengurangi angka kemiskinan. “APBD 2026 perlu berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan memperkuat program-program yang menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.

Pada sisi pendapatan, Fraksi Demokrat meminta: Optimalisasi PAD secara realistis,Perbaikan sistem pemungutan, Perluasan basis pajak tanpa menambah beban masyarakat kecil, Penguatan tata kelola untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah.

Sementara pada sisi belanja, Demokrat menekankan tiga prioritas besar: Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus menjadi fokus utama, Efisiensi belanja birokrasi dan pengurangan program yang tidak berdampak langsung dan Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan APBD.

Pandangan Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh A. Purnamasari menyoroti perlunya penyusunan target pendapatan daerah yang realistis namun tetap progresif. Fraksi Gerindra mencatat bahwa optimalisasi PAD belum maksimal, terutama pada: Pajak daerah, Retribusi, Pengelolaan aset daerah. Gerindra meminta pemerintah memperluas basis pajak, memperbaiki manajemen aset, dan meningkatkan pengawasan untuk mencegah potensi kebocoran.

Dalam belanja daerah, Gerindra memberikan perhatian serius pada: Pembangunan infrastruktur dasar, Layanan kesehatan, termasuk UHC Non-Cut-Off, Pendidikan, Program ketahanan pangan, Penguatan UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif. “Setiap program harus memiliki indikator kinerja terukur dan menghindari kegiatan seremonial tanpa nilai tambah,” tegas Gerindra.

Fraksi ini juga menekankan agar pemerintah berhati-hati dalam mengelola pembiayaan dan defisit anggaran: Pembiayaan tidak boleh membebani keuangan daerah jangka panjang, Pemanfaatan SILPA harus diarahkan untuk memperkuat program prioritas.

Gerindra juga memberi sorotan pada isu strategis seperti: Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, Validasi data penerima bantuan sosial, bahkan mengusulkan adanya penanda rumah agar Bansos tepat sasaran, Cadangan pangan dan produksi lokal untuk mengantisipasi gejolak harga, Peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan.

Pandangan Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh A. Muh. Ridwan mengingatkan secara tegas bahwa MoU antara Pemerintah Daerah dan DPRD terkait penetapan plafon anggaran secara definitif harus dijalankan tanpa pengecualian. Golkar menegaskan bahwa ketika APBD 2026 telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, tidak boleh ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda atau tidak melaksanakan program yang sudah tercantum dalam batang tubuh APBD.

“APBD 2026 adalah perintah. Pemerintah daerah wajib melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya. Fraksi Golkar juga menyoroti pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disepakati melalui KUA/PPAS sebagai acuan OPD dalam menyusun RKA. Pada 2026, target PAD Kabupaten Bone naik menjadi Rp507,29 miliar, sebuah angka ambisius yang menurut Golkar tidak boleh lagi alpa dari pencapaian.

Sementara itu, Fraksi PPP melalui B. Alim Hasdim menyampaikan pandangan yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

PPP menyoroti pentingnya: peningkatan PAD, tata kelola keuangan yang transparan, efektivitas penganggaran, serta keberpihakan APBD pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin penting yang ditegaskan Fraksi PPP adalah komitmen Pemkab Bone untuk mengaktifkan kembali Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off mulai Januari 2026, sesuai hasil rapat sebelumnya.
PPP juga memberi perhatian pada peningkatan pelayanan publik, khususnya: penambahan titik layanan Dukcapil di kecamatan-kecamatan terjauh, verifikasi dan validasi data kependudukan untuk memastikan keaktifan kepesertaan jaminan kesehatan, penguatan infrastruktur kepariwisataan, serta dukungan pada UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Pandangan tak kalah tajam datang dari Fraksi Amanat Perjuangan Nurani Rakyat Indonesia (AMPERA Indonesia) yang dibacakan oleh A. Muh. Bahtiar. Fraksi ini menempatkan APBD 2026 sebagai instrumen strategis pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.

AMPERA Indonesia menekankan beberapa poin penting: APBD 2026 harus fokus pada pembangunan infrastruktur jalan serta program prioritas bupati dan wakil bupati yang menyentuh kesejahteraan rakyat. Fraksi meminta kejelasan detail mengenai berapa PAD riil yang benar-benar bisa digunakan untuk belanja daerah, guna menghindari perencanaan yang tidak realistis.

AMPERA menegaskan APBD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah, melalui: peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur strategis, penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan-perikanan, hingga pariwisata.

Fraksi juga menyoroti tingginya belanja operasional yang dianggap dapat membatasi ruang fiskal pembangunan. Mereka meminta belanja modal difokuskan pada sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. AMPERA Indonesia memberi penekanan khusus pada pemerataan pembangunan, terutama di wilayah terluar dan perbatasan seperti Bonto Cani dan Tellu Limpoe, yang dinilai masih tertinggal dalam akses jalan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.

“Banyak saudara kita di wilayah terluar belum menikmati fasilitas dasar, padahal mereka juga membayar pajak. Keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan,” tegas Bahtiar di ujung penyampaiannya.

Farel Adywansyah, mewakili Fraksi PKB, tampil membacakan pandangan fraksi dengan penekanan kuat pada pentingnya pengawasan ketat dalam penyusunan APBD 2026. Ia menegaskan bahwa F-PKB berkomitmen untuk terus mengontrol setiap alokasi anggaran demi memastikan bahwa belanja daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, APBD 2026 idealnya memprioritaskan program unggulan yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat, terutama sektor ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa penyesuaian antara kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan strategis wajib dilakukan agar tercipta efektivitas belanja dan tidak terjadi pemborosan.

Lebih jauh, Farel menyoroti pentingnya tata kelola anggaran yang transparan dan responsif. Ia menekankan agar pemerintah daerah peka terhadap kritik, masukan, dinamika sosial, serta aspirasi masyarakat. “Penyusunan APBD harus mengesampingkan egosentris dan benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat Bone,” tegasnya.

Pandangan lain disampaikan oleh Zainal Takdir dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam paparannya, PKS menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang bertumpu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. APBD 2026, kata Zainal, harus mampu menjawab tantangan daerah, mulai dari pemulihan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, hingga pemerataan pembangunan sampai desa-desa.

PKS mendorong pemerintah daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil melalui pungutan atau retribusi baru. Pemanfaatan pajak hotel, restoran, parkir, dan sektor perdagangan dinilai lebih potensial untuk dioptimalkan. “Target pendapatan harus realistis dan tidak overestimate,” tegas Zainal.

Peningkatan infrastruktur dasar, termasuk jalan poros hingga jalan kecamatan, jembatan, irigasi pertanian, dan drainase. Sebagai daerah agraris, Bone membutuhkan infrastruktur yang menunjang aktivitas petani. Layanan kesehatan, terutama ketersediaan obat di puskesmas, fasilitas yang layak, serta pemerataan tenaga kesehatan. Pendidikan dan peningkatan SDM, melalui pemenuhan sarpras sekolah, beasiswa, pelatihan kerja, dan pemberdayaan pemuda. Ketahanan pangan, terutama cadangan pangan daerah, bantuan benih dan pupuk, serta stabilisasi harga gabah.

Fraksi PKS juga menyoroti persoalan mendasar seperti kemiskinan dan stunting yang masih tinggi di Kabupaten Bone. Mereka meminta pemerintah memperbaiki pemutakhiran DTKS, memperkuat sinergi dengan pemerintah desa, serta memastikan anggaran sosial tepat sasaran. (*)