WATAMPONE – Upaya memperkuat kesadaran demokrasi di tingkat desa kembali mendapat dorongan baru. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone, Alwi, S.E., S.H., bersama Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Bone, Vivin Sanjaya, M.H., melakukan audiensi dengan Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., di Rumah Jabatan Bupati Bone, Minggu (9/11/2025). Pertemuan ini membahas rencana pelaksanaan Sekolah Demokrasi Desa sebagai program pembelajaran politik dan pengawasan partisipatif di tingkat desa.
Suasana audiensi berlangsung hangat dan penuh semangat kolaboratif. Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Bone, Alwi, menjelaskan bahwa Sekolah Demokrasi Desa bukan hanya forum ceramah atau penyuluhan biasa, melainkan ruang belajar bersama yang bersifat dialogis.
“Melalui program ini, kami ingin menghadirkan ruang belajar yang akarnya dari masyarakat. Masyarakat desa perlu memahami demokrasi bukan hanya sebatas datang ke TPS pada hari pemungutan suara, tetapi juga keterlibatan dalam menjaga proses agar tetap jujur, adil, dan bermartabat,” ungkap Alwi.
Menurutnya, desa adalah titik paling nyata berlangsungnya dinamika sosial dan politik. Ketika masyarakat desa memiliki pemahaman yang baik mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu, maka kualitas demokrasi secara keseluruhan akan meningkat.
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, menyambut positif gagasan tersebut. Ia menilai, program tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat kesadaran politik dan partisipasi warga di akar rumput.
“Pemerintah daerah tentu mendukung langkah positif ini. Desa adalah ujung tombak demokrasi. Upaya seperti ini akan sangat berarti untuk membangun kesadaran politik yang sehat dan berkelanjutan,” kata Bupati.
Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pemilu sangat diperlukan untuk menjaga proses demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip etika dan konstitusional.
Audiensi berakhir dengan komitmen bersama untuk menyusun pola kerja dan pelibatan berbagai unsur masyarakat. Program Sekolah Demokrasi Desa rencananya akan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, kelompok perempuan, hingga pemuda.
Dengan inisiatif ini, Bawaslu Bone mengharapkan lahirnya generasi masyarakat desa yang kritis, partisipatif, dan mampu menjaga integritas demokrasi—bukan hanya sekadar penonton, tetapi bagian dari pelaku utama dalam mengawal masa depan politik daerah.
Sekolah Demokrasi Desa hadir bukan untuk menggurui, melainkan menumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi yang sehat dimulai dari desa, oleh desa, dan untuk desa. (*)
Tinggalkan Balasan